PERLAKUAN AKUNTANSI PIUTANG BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN NGANJUK

---

• Dipublikasikan pada 22 Oktober 2024

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 1 Nganjuk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan piutang dan penerapan laporan keuangan pada BPKAD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara, untuk mengumpulkan informasi dapat berupa laporan keuangan pemerintah yang telah di audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk dianalisis sesuai Standar Akuntansi Piutang Nomor 6 tentang Akuntansi Piutang disertai dengan bukti pendukung yaitu dokumentasi. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah membawa perubahan yang signifikan dalam pelaporan keuangan pemerintah. Perubahan tersebut dituangkan dalam kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi yang menjadi dasar sebelum diterapkan dalam penyajian laporan keuangan. Perubahan basis akuntansi menjadi basis akrual harus dilakukan paling lambat pada tahun 2016. Hasil dari penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Tahun 2015 untuk penyusun laporan keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). Jumlah aset lancar pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup besar Rp. 4.032.915.127,53 yang didapat dari total aset lancar tahun 2020 sebesar Rp. 445.230.242.894,16 dikurangi dengan total aset lancar tahun 2019 sebesar Rp. 441.197.327.766,63. 

Kata Kunci: Akuntansi Piutang, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)